ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KB PADA PASANGAN MUSLIM DI BAWAH UMUR DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Abstrak

Pro-Kontra tentang penggunaan alat kontrasepsi dalam Masyarakat islam telah menjadi polemik yang tak kunjung selesai. Dimulai sejak pemerintah mencanangkan program KB (Keluarga Berencana) tahun 1968 hingga hari ini, ada pihak yang merasa diuntungkan tetapi tak sedikit pula yang merasa dirugikan dan akhirnya meninggalkan praktik kontrasepsi yang sebelumnya diikuti sepenuh hati padahal sesungguhnya Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu cara yang tepat dan digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan  kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari wawancara dengan imforman serta observasi yang dilakukan dilapangan dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.Teknik analisis data menggunakan analisis data diskriptif kualitatif dengan pengujian keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi. Berdasarkan hasil analisis uraian data pokok-pokok permaslahan yang telah dibahas maka kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut : Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Lombok Tengah berjalan sukses dikarenakan Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi sehingga 90 %  dari 196 % masyarakat melakukan program KB, dilihat dari kondisi ekonomi yang dibilang pas pasan dan kondisi usia yang belum siap untuk mempunyai anak  sehingga mereka perlu melakukan program KB tersebut sehingga anak-anak yang dilahirkan sesuai yang diharapkan terpenuhi kebutuhan, sehat serta mandiri. Dilihat dari analisis hukum islam Masyarakat hendaknya melakukan program KB untuk mengatur jarak kelahiran sesuai karakteristik akseptor KB dengan mencari sumber informasi kesehatan dengan mewujudkan keluarga yang berk walitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta menyelenggarakan pelayanan, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal.